BERITAWAJO.ID – Pengelolaan retribusi parkir Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Wajo disebut tidak transparan, yang mengakibatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor ini mengalami kebocoran.
Komisi III DPRD Wajo telah menggelar rapat bersama Dinas Perhubungan guna membahas kebocoran tersebut. Hanya saja anggota Dewan tidak puas sehingga ingin berbicara langsung dengan bapak Bupati Wajo, Amran Mahmud.
Ada keanehan, Dishub sebagai pengelola distribusi parkir tidak mempunyai data realisasi, ini berbahaya karena kalau tidak transparan PAD akan mengalami kebocoran,” ungkap Mustafa anggota Komisi III DPRD Wajo
Dishub Kabupaten Wajo sebagai mitra kerja Komisi III juga tidak mampu memberikan dan menggambarkan secara rinci realisasi PAD dari sektor retribusi parkir tersebut. Ujarnya.(Reza)
Editor : Edi Prekendes
