BERITAWAJO.ID – Kebijakan Anies Baswedan meningkatkan pemberlakuan PSBB yang sedang berlaku di Jakarta telah menuai kontroversi pro-kontra. Kencederungan penggunaan frasa bernuansa bombastis menimbulkan kesalahan pemahaman di kalangan masyarakat, seperti penggunaan istilah PSBB TOTAL atau REM DARURAT.
Frasa tersebut, telah memberi kesan seolah – olah Jakarta darurat corona, mencekam dan menakutkan. Sehingga hari ini (14/09/20) pemerintah (Anies) merasa terpaksa harus memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB jilid kedua.
Sesungguhnya, PBB TOTAL bukanlah merupakan kebijakan PSBB jilid kedua karena jilid pertama saja belum pernah dicabut. Itu terungkap setelah rapat atau diadakan pembicaraan bersama pemerintah pusat mengenai apa yang Anies maksudkan PSBB TOTAL atau REM DARURAT. Terungkap, cuma berisi perubahan kebijakan dan merupakan hal biasa2 aja, tidak ada hal yang luar biasa.
Gara-gara TATA KATA bukan soal TATA NEGARA sehingga pepatah lama, “LIDAH LEBIH TAJAM DARIPADA PEDANG” lagi-lagi kembali memangsa korban. Yakni negara sampai mengalami kerugian senilai Rp 397 T, kata ahlinya.
“”””
Dalam kajian sosio ekonomi dikenal istilah hirarki masyarakat secara ekonomi yang terdiri tiga golongan ekonomi. Pertama, masyarakat golongan ekonomi atas. Kedua, masyarakat golongan ekonomi menengah. Ketiga, masyarakat golongan ekonomi bawah (miskin).
Jika kebijakan PSBB termasuk turunan teknisnnya (rapid test) terus diterapkan, di mana terbukti kurang efektif menurunkan tingkat kasus corona, maka sangat berpotensi memusnahkan rakyat jelata–keberadaan masyarakat golongan ekonomi bawah (rakyat miskin) akan terancam punah.
Itu berarti hirarki golongan masyarakat, seperti yang sdh lazim kita pahami secara ekonomi atas tiga kelas ekonomi masyarakat, akan berubah menjadi dua kelas ekonomi saja.
Perubahan hiirarki terjadi menjadi terdiri predikat masyarakat golongan ekonomi lapisan atas dan masyarakat golongan ekonomi lapisan bawah.
Golongan yang tetap tinggal bertahan eksistesinya adalah masyarakat galongan ekonomi atas dan masyarakat golongan ekonomi bawah. Predikat masyarakat golongan yang tadinya berada di posisi tengah antara bawa dan atas akan mengalami nasib terhapus dari peta hirarki lantaran masyarakat golongan ekonomi menengah akan turun mengambil predikat posisi bawah.
Rakyat miskin yang tadinya menempati posisi lapisan bawah pada perspektif hirarki tiga kelas ekonomi sudah punah dan menemui ajalnya atau tepatnya semua sdh meninggal dunia disebabkan roda ekonomi mereka tidak berputar lagi akibat REM DARURAT atau penerapan kebijakan PSBB TOTAL tengah difungsikan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. Sehingga rakyat jelata (miskin) akan menemui ajal, mereka mati kelaparan atau tidak dapat bertahan hidup lagi karena tidak dapat bekerja.
Memang amanah konstitusi kita telah mengamanahkan kepada pemerintah untuk melindungi segenap rakyat bangsa Indonesia. Namun sampai sejauh mana kemampuan pemerintah terus menerus memberi jaminan kepada rakyat miskin yang menganggur, misalkan pemerintah terus menerapkan program BLT. Sudah barang tentu juga pemerintah punya keterbatasan menggelontorkan aggaran untuk jaminan hidup bagi rakyat miskin.
Saya termasuk salah seorang yang kurang setuju dengan kebijakan penerapan PSBB dan Rapid Test terkait pandemi mematikan ini (corona). Mudah2an pemda lain di seluruh Indonesia tak akan ada ikut2an dengan Pemda Propinsi DKI.
Mungkin akan jauh lebih bijaksana jika menyikapi situasi pandemi yang kian menunjukan tingkat jumlah kasus dengan menyerahkan pada teori seleksi alam. Tentunya tidak bermaksud menyepelekan bahaya corona, sambil tetap berjaga-jaga atau terus meningkatkan kesadaran masing-masing individu, seperti selalu mengenakan masker, menjaga jarak, memperkuat imun dll. Selebihnya kita serahkan pada seleksi alam, imun yang kuat akan tetap bertahan sementara bagi yang “ceroboh” akan tereliminasi.
Penulis : Muh. Yunus HM.
Editor : Edi Prekendes
