BERITAWAJO.ID – Lulusan K2 yang dinyatakan lulus cpns 2013 mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo, Senin 12 Oktober 2020.
Dalam issu yang diangkat terkait belum adannya kejelasan atau pegangkatan para lulusan K2 yang lulus cpns 2013 yang dihadiri 150 orang massa yang di kordinatori Suhartini, S. P.di
Peserta aksi tiba didepan kantor DPRD Wajo dan berkumpul didepan dprd Wajo, serta membentangkan spanduk yang bertuliskan : Berikan hak kami, Bkdd 2013.
Pukul 13.45.Wita peserta aksi bergantian orasi meneriakkan perhatikan nasib kami sudah 7 tahun menderita tanpa ada kepastian sambil menyanyikan lagu pengabdian guru.
Peserta aksi diterima langsung oleh Ketua Komisi 1 DPRD Wajo Ir.Sudirman Meru di ruang Rapat DPRD Wajo beserta Wakil Ketua DPRD Kab. Wajo Ir.Andi Sainurdin, Wakil Ketua DPRD Kab. Wajo Ir.Firmansyah Perkesi, Kadis Pendidikan Muh.Faisal, Kepala bkpsdmWajo Drs.Herman, S.Pd.M.Pd, Sekda Wajo H.Amiruddin A, S.Sos, MM), Ketua PGRI Wajo H.Muh.Arif, S.Pd, M
Pd.
Tuntutan aksi
– Menuntut pemerintah agar meningkatkan status kategori 2 yang lulus tahun 2013 untuk menjadi pns.
Korlap Suhartini, menyampaikan bahwa sudah ketigalinya melaksanakan aspirasi namun sampai sekarang belum ada kepastian dan tidak solusinya sehingga meragukan kepercayaan yang diberikan kepada wakil rakyat, tuturnya.
Kami pernah menyampaikan akan bersama perwakilan untuk kejakarta dalam hal ini bersama sama mengurus ke BKN pusat dan kami menuntut karena sudah dinyatakan lulus dengan ujian dari pusat dan kenapa sekarang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dan berbagai persyaratan dan pengorbanan yang telah kami korbankan, ungkapnya.
Lebih lanjut, kami butuh transparan dari pemerintah kami butuh kepastian dan kenapa Kabupaten lain bisa diangkat karena mereka peduli dengan nasib mereka tapi di Wajo mana janjinya yang selama ini mau memperhatikan nasib para guru tapi kenyataannya sampai sekarang nasib kami tidak ada kepastian, melalui aspirasi ini hanya sekda yang bisa membantu kami selaku guru paud, katanya.
Selain itu, selaku penerima aspirasi DPRD Wajo mengatakan bahwa kami selaku DPRD Wajo setiap aspirasi kami tindaklanjuti dan mantan ketua DPRD yang lalu sudah memperjuangkan dipusat namun sampai sekarang belum ada juga kejelasan, ungkapnya.
Sementara itu, Sekda Wajo H. Amiruddin, S.Sos mengatakan bahwa tidak ada masalah tanpa solusi dan sekarang kita satukan resonansi dengan satu tujuan dan bahwa tahun 2010 pendataan honorer yang dimunculkan kategori 1 dan tahun 2012 dilakukan lagi pendataan ulang khusus tenaga honorer yang dibiayai oleh non APBD disitulah muncul K2 termasuk yang aspirasi ini, katanya.
Bahkan guru honorer yang ditugaskan harus ditempatkan di sekolah negeri dan pemerintah sudah bersurat kepada kementrian pendidikan pusat namun tidak digubris.
Selain itu, akan keliru BKN Makassar kalo menyampaikan tidak ada berkas tapi pada saat itu ditolak karena dianggap tidak lengkap, dan berkali kali pemerintah mengirimkan surat agar CPNS yang lulus agar dapat diangkat menjadi PNS namun pemerintah sekarang tidak diperkenankan mengangkat guru honorer dari swasta dan kami sudah memperjuangkan sesuai permintaan aspirasi dan diterima surat dari pusat, berdasarkan surat ini maka kami dari pemerintah solusinya yaitu mengubah perarturan pemerintah karena dianggap merugikan oknum tetapi sangat berisiko bisa saja dipidanakan( yaitu yudisial viw) harus memperjuangkan nasib guru honorer, paparnya.
Diakhir pertemuan Ir.Andi Senurdin Wakil Ketua 2 DPRD Wajo selaku Ketua penerima aspirasi bahwa akan memperjuangkan honorer dengan jalan (yudiscial review) atau peninjauan kembali dengan lembaga hukum yang ada di Wajo yaitu memperjuangkan nasib honorer dan kami tidak berjanji secepat itu karena butuh lama dan akan belajar dari Kabupaten tetangga yang sudah menyelesaikan permasalahan yang sama dan kami dprd akan memperjuangkan aspirasi sesuai bobot dan menindak lanjuti sesuai permintaan, tutupnya.(Red)
Editor : Edi Prekendes
