BERITAWAJO.ID – Legislator Partai Gerindra, Haji Mustafa menganggap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, yang diajukan Pemerintah Kabupaten Wajo, untuk dibahas di DPRD, hanya menghabiskan anggaran dan terkesan Mubazzir.
Hal tersebut, disampaikan Haji Mustafa saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) antara Panitia Khusus (Pansus) dengan sejumlah elemen masyarakat, di ruang rapat paripurna lantai 2 DPRD Wajo, Senin 7 Desember 2020.
Politikus Partai Gerindra ini menilai, pengajuan Ranperda tersebut adalah pemborosan anggaran, katanya, Ranperda tersebut sudah tidak efektif, karena sudah ada regulasi diatasnya yang mengatur tentang minuman beralkohol.
“Pembahasan Ranperda ini, hanya menghabiskan anggaran. Ini adalah pemborosan anggaran, masih banyak masalah – masalah lain yang perlu dibuatkan Ranperda,” tegas Haji Mustafa.
Pada rapat dengar pendapat itu dipimpin oleh H. Andi Ridwan Angka yang juga sebagai Panitia Khusus (PANSUS) pada RANPERDA tersebut. Beliau mengonfirmasi pandangan dari Politikus Partai Gerindra.
“Apa yang disampaikan Pak Haji Mustafa adalah pandangan Partai Gerindra, bukan pandangan Pansus, dan jika ada anggota dewan yang menolak, tentu bukan dipertemuan ini tempatnya, tapi ada pertemuan lain setelah RDP ini,” ujar Ridwan.
Ridwan juga menyebut, bahwa RDP ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada semua elemen masyarakat untuk memberikan masukan, tanggapan, pendapat dan gagasan terkait dengan Ranperda ini.
Di waktu terpisah, Sayyid Hedar selaku pimpinan Muhammadiyah Kabupaten Wajo, menilai Ranperda ini belum maksimal karena tidak ada tinjauan dari sisi agama.
Padahal, katanya, minuman beralkohol itu jelas hukumnya, haram dalam agama Islam.
“Dalam Undang – undang memang minuman beralkohol dilegalkan, tapi dalam Islam, minuman beralkohol itu, hukumnya haram.” tegasnya(Adv. Humas DPRD Wajo)
Editor : Edi Prekendes
