BERITAWAJO.ID – Pelantikan dan pengambilan sumpah 812 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari 112 desa dalam Wilayah Kabupaten Wajo masa jabatan 2020-2026, Digelar di ruang pola kantor Bupati Wajo Rabu (16/12/20).
Pemilihan BPD Se Kabupaten Wajo yang dilaksanakan selama 2 hari yaitu pertama pada hari Rabu dan hari jumat iti dihadiri langsung oleh Bupati dan Forkompimda menyisakan catatan merah dari Aktivis AMI WB yang kerap disapa Bang Ichal ini.
Menurutnya ada banyak masalah selama pelaksanaan pengisian anggota BPD ini. Harus saya sampaikan beberapa hal penting terkait masalah-masalah yang terjadi di lapangan saat pelaksanaan pengisian anggota BPD ini, S ehingga menimbulkan riak dan konflik di lapangan sebab pelaksanaan yang terkesan tertutup, kata Ichal
Baca Juga : Bupati Wajo Resmi Lantik 812 BPD di Kabupaten Wajo
Ada beberapa desa,bahkan banyak desa yang tidak membuka info ini seluas-luasnya bahkan sengaja ditutupi agar tidak banyak yang mendaftar sebab sudah ada nama yang sengaja dipasang untuk amankan BPD agar BPD ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, Tambahnya
Ada pula yang informasinya dibuka sebab dipaksa oleh masyarakat untuk membuka namun pada tahap pelaksanaannya lagi-lagi tidak transparan sebab peserta yang harusnya hadir adalah tokoh masyarakat ataupun perwakilan yang di undang ini terkesan tidak adil sebab hanya mengundang peserta musyawarah yang hanya menguntungkan beberapa orang yang berafiliasi dengan kades dan panitia sehingga yang terpilih lagi-lagi yang sudah disiapkan dari awal itu bahkan ada desa yang datang sebagai peserta adalah penerima BLT sebab banyak desa merangkaikan musdus tadi dengan penerimaan BLT dan sebelum mereka datang mereka sudah diarahkan untuk memilih
Sebelumnya saya sudah sampaikan di Ibu Kadis PMD Kab. Wajo Hj. Andi Liliyannah terkait masalah ini, tapi saya perhatikan Ibu Kadis ini cuek dan tidak peduli terhadap masukan yang bertujuan memberi informasi dan kritikan yang bertujuan membangun sehingga saya melihat jika masalah yang terjadi di lapangan ini wajar dan memang dibiarkan.
Padahal BPD memiliki peran penting dalam menjadi mitra Pemerintah Desa namun ternyata banyak yang tidak senang jika BPD ini tidak difungsikan dan saya harap ini bisa menjadi bahan evaluasi yang serius dalam pelaksanaan pengisian BPD selanjutnya tutupnya.(Ical)
Editor : Edi Prekendes
