BERITAWAJO.ID, SENGKANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo, menerima aspirasi tidak lanjut ganti rugi lahan Bendungan Paseloreng. Rabu, 13/1/2021, sekitar pukul. 11.00 wita.
Andi Asman selaku warga Passelloreng mengatakan, pembebasan lahan yang terdampak atas pembagunan bendungan Paselloreng, sampai saat ini belum terbayarkan.
Selain itu menurutnya, Pembayaran Ganti Rugi Fasilitas Sosial Mesjid, Biaya pemindahan pekuburan, Pembayaran lokasi pekuburan baru, juga belum di realisasikan.
Ia juga mengakui, adanya kejanggalan terhadap pengukuran lokasi Genangan dan GreenBelt, yang sudah dilepaskan oleh Kehutanan, tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.
“Kami selaku Masyarakat Desa Paselloreng berharap agar dihentikan untuk sementara Pengukuran tersebut, sampai dengan adanya titik temu antara Masyarakat dengan pihak Pengelola Bendungan Paselloreng.,”jelasnya.
Andi Witman anggota dewan yang duduk di komisi ll mengatakan, DPRD Wajo hanya memfasilitasi bukan penentu kebijakan. Dimana leding sektornya Badan Pertanahan Nasional ( BPN).
“Kami harap perwakilan BPN bisa memberikan keterangan, apa yang menjadi kendala sehingga, ganti rugi lahan warga Paseloreng belum terealisasi sampai sakarang,”katanya.
Sementaraitu, Kamaruddin selaku perwakilan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wajo mengakui, jika berkasnya sudah dirampungkan, hanya saja, Penlok (Penetapan lokasi ), belum keluar jadi belum bisa bergerak.
“Untuk ganti rugi tanaman sejak Februari 2019, kami sudah kirim akan tetapi tetap menunggu Penlok keluar,”kata Kamaruddin.
Baca Juga : Warga Paselloreng Mengadu ke Gedung DPRD Wajo Terkait Ganti Rugi Lahan Bendungan
Sekedar diletahui, Aspirasi tersebut diterima Andi Witman dari komisi II. Selain itu, juga ikut mnerima aspirasi yang ganti rugi itu diantaranya, Dinas Pertanian dan Perkebunan , Kesbangpol Kabupaten Wajo, dan hadir juga Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Wajo, selaku leading sektor.(Adv. Humas Pemda Wajo)
Editor : Edi Prekendes
