BERITAWAJO.ID, SENGKANG – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) Cabang Wajo bersama Petani Kecamatan Sabbangparu mengeruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (25/2/2021).
Pasalnya, pata Petani yang berada di Sabbangparu mengeluhkan pupuk subsidi yang sulit didapatkan, sehingga dapat mengganggu hasil panen
Ketua Cabang HMI MPO Cabang Wajo, Ahmad Muliyadi mengatakan, sulitnya pupuk subsidi ditemukan dikarenakan adanya pengelolaan yang kurang baik.
“Penderitaan petani sudah lengkap akibat terjadinya ketidakprofesionalisme pengelolaan pupuk bersubsidi ini ditengah pandemi Covid-19,” katanya.
Pengunjuk rasa pun meminta kepada DPRD Kabupaten Wajo dan Dinas Pertanian Kabupaten Wajo agar segera mencarikan solusi terkait masalah tersebut.
Berikut pernyataan sikap massa aksi :
1.Menuntut kepada penyalur distributor kios Rahayu Hadiwiguna CV agar tepat waktu dalam proses pendistribusian sehingga tidak menurunkan hasil panen sekurang kurangnya telah terpenuhi permintaan sebelum masa penggunaan dilapangan.
2.Mendorong proses pengelolaan pengecer pupuk bersubsidi yang transparan dan profesional.
3.Meminta kepada DPRD Kabupaten Wajo dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan untuk melakukan sidak sebagai langkah konkrit menangani masalah serius tersebut.
4.Mendorong tim verifikasi dalam hal ini Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Kecamatan Sabbangparu untuk melakukan penyegaran data.
5.Mendorong penambahan agen pengecer resmi pupuk bersubsidi pada wilayah Sabbangparu sebagai alternative solusi penyaluran yang efektif dan efisien.
Terlihat, puluhan massa menggelar aksi di depan kantor DPRD Wajo teraebut.
Pihak agen CV. Hadiwiguna rahayu, yang dihadiri H.Suriadi mengungkapkan, pupuk yang masuk tidak sesuai dengan hasil kesepatakan kontrak dengan distributor.
“Kesesuaian waktu teken kontrak distributor termasuk penebusannya tidak sesuai dengan musim diwilayah yang kita tangani,” ungkapnya.
Sementara itu, ketua komisi II DPRD Wajo Ir.H.Sudirman Meru, didampingi dewan Haeruddin S.sos, M.Si, menyalahkan petani dikarenakan terlambat menyatakan aspirasi terkait persoalan pupuk subsidi.
“Harusnya persoalan ini diusulkan sebelumnya agar dapat dimasukan dalam kasuistik agar tidak terlambat,” tuturnya.
Selain itu, Tim Riset Lapangan, Ukhy Sukirman menilai persoalan tersebut diduga berawal dari pengisian formulir yang menggunakan alat tulis yang gampang terhapus.
“Aspirasi petani kali ini merembat kepada hal teknis dilapangan yang disinyalir ketidaksesuaian pengisian Formulir RDKK (Rancangan Definitif Kebutuhan Kelompok) yang diinstruksikan petugas berwenang mengisi dengan semi permanen (pensil) dilengkapi bubuh tanda tangan ballpoint,” bebernya.(Tim Red)
Editor : Edi Prekendes
