BERITAWAJO.ID, SENGKANG – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Wajo, H. Anwar Amin, menepis tudingan yang menerpa Institusi yang dipimpinnya, atas dugaan pemotongan dana Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dari sejumlah pengelola TPQ, MDT, dan Pondok Pesantren di Wajo.
Menurutnya, dia tidak tahu-menahu jika ada pemotongan yang terjadi dalam lingkup kantor yang dipimpinnya, karena ada seksi di Kantornya yang khusus menangani bantuan tersebut.
Hal itu disampaikan Kepala Kemenag, dihadapan anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Wajo, dalam rapat tindak lanjut atas aspirasi minggu lalu, tentang dugaan pemotongan dana BOP, yang dilaksanakan di Ruangan Komisi IV, Rabu 3 Maret 2021.
Katanya, BOP ini diberikan oleh Kementeriaan Agama kepada TPQ, MDT, dan Pondok Pesantren sebagai dampak dari Pandemi Covid- 19.
H. Anwar Amin berujar bantuan ini langsung masuk ke rekening pengelola, sehingga kami tidak berani melakukan pemotongan dana.
Bahkan, H. Anwar mengungkapkan ketersinggunnya atas pemberitaan sejumlah media, yang tidak melakukan klarifikasi terlebih dahulu, sehingga merusak nama institusi Kementeriaan Agama serta dirinya secara pribadi.
Senada dengan atasannya, pengelola BOP Kementerian Agama Kabupaten Wajo, Yusuf, menyangkal jika ada pemotongan terhadap dana BOP tersebut.
Menurut Yusuf, pencairan dana BOP disalurkan langsung ke rekening pengelola, dan dicairkan langsung oleh pengelola tanpa ada pemotongan. Dia mengutarakan hal tersebut telah sesuai dengan Juknis, yang mengharuskan penerima bantuan BOP sendirilah yang langsung mencairkan dananya di Bank.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi IV dari fraksi PKS, KM. H. Agustang Ranreng, sangat menyesalkan kejadian ini.
Katanya, sejak bulan Januari lalu, dia sudah mengingatkan melalui pesan WA kepada Kepala Kemenag agar menghentikan kegiatannya sebelum menyebar ke mana-mana tapi pesannya tidak mendapat respon.
Dilain pihak, Anggota Komisi IV dari Fraksi Nasdem, Haji Anwar MD, menyarankan kepada Kemenag Wajo, agar jujur dalam masalah ini, agar masalah ini secepatnya diberikan solusi.
Anggota Komisi IV lainnya, Ir Junaidi Muhammad, menyebut Kemenag tidak konsisten dalam memberikan jawaban atas pertanyaan anggota Dewan. Dia menyoroti alasan mengapa jumlah penerima BOP tidak disebutkan secara jelas.(Tim Red)
Editor : Edi Prekendes
