Dinas Sosial Diultimatum Oleh DPRD Wajo Terkait Penanganan PKH

BERITAWAJO.ID, SENGKANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) Kabupaten Wajo menerima aspirasi masalah tidak transparan bantuan sosial PKH dan BPNT di Desa Barangmamase. Jumat, 06/08/2021

Aspirator dari Aliansi Mahasiswa Indonesia Wajo Bersatu (AMIWB) Saifullah, mewakili rakyat kalau ada masyarakat yang sudah 1 Tahun dan ada juga 7 bulan yang tidak menerima haknya sebagai penerima PKH, ujarnya

“Ada indikasi agen yang dipercayakan tidak transparansi berdasarkan keluhan masyarakat di Desa Barangmamase, “ kata Saifullah

Ketua Kelompok Penerima Manfaat ( KPM ) bernama Besse, menyampaikan banyak anggotanya tidak menerima bantuan PKH sejak bulan 3 Tahun 2021, dari Desa Barangmamase, terangnya

Kepala Bidan Rehabilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial (RELINJAMSOS) Dinas Sosial Kabupaten Wajo Warmansyah, dihadapan anggota DPRD Wajo, kalau tetap serius melakukan pengawasan terkait kegiatan Agen penyalur PKH.

“Semua menjadi bahan kami, kalau ada agen nakal akan menjadi pertimbangan untuk diusulkan ke Bank Madiri untuk diganti. Kami siap membantu masyarakat yang bermasalah PKH nya dan mencarikan solusi,” kata Anca

Kepala Bidang Fakir Miskin, Irham Susamdana, kalau Dinas Sosial Kabupaten Wajo, sejak Tahun 2021 sudah melakukan perbaikan data, karena ada beberapa data siluman yang menjadi temuan, paparnya

Ketua Penerima aspirasi, AD Mayang, mengucapkan terima kasih kepada Aliansi Mahasiswa Indonesia Wajo Bersatu ( AMIWB) atas aspirasi dari warga Barangmamase, karena itu mewakili semua masyarakat Kabupaten Wajo yang ada masalah terkait PKH.

“Saya harap Dinas Sosial hari ini menemani KPM ke Bank Mandiri untuk mengecek kartunya apa saldonya ada atau atau tidak ada,” harapnya

Sementara anggota DPRD Kabupaten H.Mustafa secara tegas menyoroti kenerja Dinas Sosial Kabupaten Wajo, segerah bekerja cepat memperbaiki data penerima Program Keluarga Harapan (PKH), karena sudah lama masih saja terdengar jeritan KPM penerima PKH dan BPNT , harapnya

“Dinas sosial kerja dan Pendamping PKH kerja cepat saja tidak perlu bicara tekhnis ke masyarakat, mereka tidak paham, yang mereka tunggu mana bantuan PKH nya dan kapan masuk itu bantuan. Itulah yang ditunggu masyarakat, kapan masuk bantuan PKH jadi cepat perbaiki datanya, “ tegas H.Mustafa. (Adv. Humas DPRD Wajo)

Editor : Edi Prekendes