Aspirasi Mahasiswa di DPRD Wajo Terkait Toko Modern

 

BERITAWAJO.ID, SENGKANG -  Koalisi Aksi Mahasiswa dan Masyarakat Wajo Bela Rakyat menyoroti keberadaan toko modern yang beroperasi di Kabupaten Wajo, yang dinilai kurang memberikan kontribusi kepada Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Wajo.

Toko modern di Wajo saat ini sangat marak, tapi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak maksimal ke Pemerintah.

Hal tersebut disampaikan ketua Koalisi Aksi Mahasiswa dan Masyarakat Wajo Bela Rakyat, Hardiansyah dihadapan tim penerima aspirasi DPRD Wajo, Jumat 26/7/2024.

Menurut Hardiansyah, sekitar 56 toko modern yang beroperasi di Wajo berpotensi melumpuhkan perekonomian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Wajo.

“Keberadaan toko-toko modern seperti Alfamart, Alfamidi dan Indomaret berpotensi membunuh pelaku usaha UMKM di Wajo, ” tegasnya.

Hardiansyah mengingatkan kepada Pemerintah Kabupaten Wajo untuk mengkaji ulang ijin operasional toko modern yang ada di Wajo.

“Kalau memang tidak maksimal kontribusinya kepada Pemerintah dan masyarakat, kami sarankan Pemerintah untuk meniru Kabupaten Barru dan Pangkep yang tidak memberikan ijin operasional,” ujarnya.

Tim penerima aspirasi DPRD Wajo,Taqwa Gaffar menyambut baik aspirasi yang disampaikan mahasiswa.

Dia menyebut, kontribusi yang diterima Pemkab Wajo dari Alfamart, Alfamidi, dan Indomart berasal dari pajak reklame dan parkir senilai 250 juta.

Padahal lanjut Taqwa, sesuai dengan undang-undang, toko modern ini berkewajiban memberikan CSR kepada Pemerintah Kabupaten Wajo, karena perusahaannya berbentuk perseroan terbatas.

“Data yang kami Terima dari Pemerintah Daerah, kontribusi PAD yang diterima hanya 250 juta yang bersumber dari pajak reklame dan parkir, ” ujarnya.

Legislator Partai Nasdem ini menyebut, aspirasi yang disampaikan mahasiswa selaras dengan rekomendasi BPK untuk meningkatkan PAD. BPK menilai potensi Kabupaten Wajo tidak sebanding dengan PAD yang ada saat ini.

“Kami minta Sekertariat Dewan mencatat, agar aspirasi ini ditindaklanjuti dalam rapat komisi-komisi sebelum pembahasan KUA PPAS perubahan 2024 dan 2025 pokok,” ujarnya.

Sumber : Media Bahana 

Editor.    : Edi Prekendes