MUSDA BPD HIPMI Sulsel Dituding Sebagai yang Terburuk, Indikasi Keberpihakan dan Taktik Kotor

BERITAWAJO.ID, MAKASSAR – Musyawarah Daerah (MUSDA) Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Sulawesi Selatan yang baru saja digelar menuai banyak kontroversi dan dianggap sebagai salah satu MUSDA terburuk dalam sejarah organisasi ini. Sejumlah dugaan kecurangan dan ketidakberesan mencuat, di antaranya indikasi keberpihakan dari panitia pelaksana serta perubahan lokasi yang tiba-tiba dan tidak transparan.

Berdasarkan informasi yang diterima, panitia pelaksana yang terdiri dari Organizing Committee (OC) dan Steering Committee (SC), diduga kuat berpihak kepada salah satu calon dalam kontestasi ini. Indikasi serupa juga dilontarkan terhadap BPD HIPMI Sulsel dan Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI. Keberpihakan ini terlihat dari berbagai kebijakan yang dianggap menguntungkan salah satu calon dan merugikan pihak lainnya, sehingga mencederai prinsip demokrasi yang dipegang oleh organisasi.

Salah satu langkah yang paling dipersoalkan adalah pemindahan lokasi MUSDA secara tiba-tiba, yang awalnya dijadwalkan berlangsung di Hotel Four Points Makassar. Tanpa alasan yang jelas dan tanpa komunikasi yang memadai, lokasi MUSDA dipindahkan ke kompleks Kodam TNI dengan dalih keamanan. Banyak peserta menilai alasan ini tidak masuk akal dan merupakan taktik kotor untuk memenangkan salah satu calon dengan cara yang tidak adil.

Pemindahan lokasi yang mendadak ini menimbulkan banyak spekulasi di antara anggota dan pengurus HIPMI. Beberapa pihak menyatakan bahwa hal ini adalah bagian dari strategi untuk mempersulit calon lain dan memanipulasi hasil pemilihan. Selain itu, keputusan ini juga dinilai mencoreng profesionalisme dan kredibilitas organisasi.

Kritik keras terhadap jalannya MUSDA ini terus bermunculan dari berbagai elemen di dalam HIPMI. Mereka menuntut agar dilakukan evaluasi menyeluruh dan investigasi atas berbagai indikasi kecurangan yang terjadi. Diharapkan BPP HIPMI segera mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan permasalahan ini dan memastikan agar pelaksanaan MUSDA ke depannya lebih adil, transparan, dan tidak diwarnai kepentingan pihak tertentu.

MUSDA yang seharusnya menjadi wadah demokrasi bagi para pengusaha muda Sulawesi Selatan kini justru menyisakan kekecewaan dan perpecahan di kalangan anggotanya.(Red)

Editor : Edi Prekendes