.jpg)
BERITAWAJO.ID, SENGKANG - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menegaskan lapak Peagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di sekitar jalan Andi Paggaru samping selatan Bank Mandiri merupakan Bahu jalan dan tidak masuk milik perorangan.
Adapun isu yang beredar bahwa pemilik toko memungut iuran terhadap PKL tersebut merupakan pungutan liar (pungli) bahkan iuran itu bervariasi mulai dari Rp500ribu hingga Rp1juta perbulan.
Kasi Bidang Tata Ruang Pertanahan Dinas PUPR Wajo Andi Bau Said Gumanti ST membenarkan bahwa lapak atau gerobak pedagang yang berjualan bahu jalan Andi paggaru, merupakan bahu jalan dan tidak ada kepemilikan perorangan termasuk pemilik tokoh yang ada di sekali wilayah itu.
Hal itu diperjelas setelah pihaknya melakukan pengecekan dan menggambar denah petah yang di gambar langsung disekitar jalan tersebut.
Baca Juga : Dugaan Pungli Penyewaan Bahu Jalan Menuai Kontroversi di Kota Sengkang
"Di Jalan Andi Paggaru, sepanjang jalan itu ada bahu jalan, nah berdasarkan sertfiikat kepemilikan hanya dua tangga milik pribadi selebihnya milik pemerintah," Ujar Andi Bau Said Gumanti, ST kepada awak beritawajo.id Rabu (9/10/2024).
Di katakannya, meski demikian hal tersebut sudah di ketahui bahwa tempat lapak itu milik pemerintah namun tak seorangpun yang bisa memungut pajak atau iuran tertentu, karena hal itu bisa bersifat pungli dan ketetuan penggunaan bahu jalan sudah memiliki aturan juknis tersendiri.
"Yang jelas hanya dua anak tangga yang masuk, dari situ garis lurusnya sampaii ujung selebihnya milik pemerintah," Ungkapnya.
Sementara itu, salah satu pedagang yang minta tidak disebutkan namanya membenarkan, dirinya telah membayar sejumlah uang kepada pemilik toko aska sebab ia mengira masuk dalam lokasi pribadi.
"Iya sudah berapa kali saya membayar uang sewa tempat disitu, mulai Rp. 500.000, Sampai 1 Juta perbulan. Bebernya.(Red)
Editor : RE
"
