Indonesia Darurat!! Adili Jokowi!! Reshuffle Kabinet Prabowo Gibran

BERITAWAJO.ID. JAKARTA - Setelah menjadi sorotan anggaran Kemenkeu terkait Program Makan Siang Gratis yang disebut sebagai Prioritas Utama sementara Pendidikan dan Kesehatan masuk sebagai pendukung, hal ini menimbulkan banyak spekulasi mengenai skala prioritas anggaran di era Presiden Prabowo Subianto.

Kini Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto mendapat beragam kritikan. Sementara Kementerian dan lembaga bakal dituntut untuk melakukan efisiensi secara terukur sebagai bentuk budaya baru dalam pemerintahan.

Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Kementerian Keuangan, Kamis (13/2/2025), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab sejumlah pertanyaan seputar kebijakan efisiensi anggaran Rp 306,7 triliun yang diperintahkan Presiden Prabowo.

Imbas adanya efisiensi anggaran yang sedang dilakukan pemerintah. Kementerian pendidikan dasar dan menengah (KEMENDIKDASMEN) resmi batalkan sekitar 400 guru calon peserta PPG 2025. Mendikdasmen Abdul Mu'ti memaparkan kondisi terkini rencana pelaksanaan berbagai program imbas adanya efisiensi anggaran tersebut. Paparan disajikan Abdul Mu'ti saat Rapat dengan pendapat (RDP) bersama komisi X DPR RI pada Rabu, 12 Februari 2025.

Pemangkasan anggaran di berbagai pos belanja di Kemendikdasmen. termasuk salah satunya anggaran biaya pelaksanaan pendidikan profesi guru tahun 2025.

Dampak lain dari efisiensi anggaran adalah program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, program ini merupakan program yang selama ini menyelamatkan mahasiswa. Kini ratusan ribu penerima KIP kuliah terancam putus kuliah. Hal ini membuat mahasiswa dan institusi pendidikan terpaksa mencari sumber dana alternatif.

Mendiktisaintek Satryo Soemantri Bradjonegoro mengungkapkan Bahwa pemangkasan anggaran Bantuan Oprasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan program beasiswa dapat memaksa perguruan tinggi untuk mencari sumber pendanaan alternatif. Salah satu cara yang mungkin diambil adalah menaikkan UKT.

Alih-alih melahirkan Generasi cerdas yang ada menjadikan generasi tertindas. Akibat Anggaran diefisiensikan, Pendidikan dimatikan.

Disisi lain Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) Saat si temui awak media angkat bicara soal utang Indonesia yang dikaitkan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan Presiden Prabowo Subianto.

Konsekuensi yang harus di terima Presiden Prabowo adalah beban warisan utang negara yang diwariskan Presiden ke-7 Joko Widodo jadi alasan kebijakan efisiensi di terapkan selain tujuan utama Prabowo untuk mengalokasikan lebih banyak dana bagi program Makan Bergizi Gratis.

Rentetan permasalahan yang di hadapi Indonesia saat ini selain dari kebijakan pemerintah yang kurang tepat ada juga warisan masalah yang di turunkan oleh Joko Widodo ke pemerintahan sekarang, misalnya saja Ibu Kota Negara terancam mangkrak, Pelemahan KPK, Pagar Laut di mana-mana, Kenaikan PPN, Merusak Konstitusi, hingga Utang Negara.

Setelah penanda tanganan 23 nota kesepakatan (Memorandum of Understanding-MOU) antara Indonesia dan China setelah pembukaan KTT Belt an Road Initiative (BRI) Forum kedua di beijing Indonesia menghadapi masalah serius sebab sejak saat itu Indnesia akan di paksa untuk masuk dalam percaturan geopolitik RRC (Perluasan wilayah dengan menganeksasi negara lain) dan frontier RRC (Kuasai tanah eakyat kaum pribumi dengan paksa) untuk hunian pendatang Tionghoa ke Indonesia.

Isu-Isu ini seharga dan sebanding dengan melawan Orde Baru saat Reformasi. Masalah Fundamental yang kini Indonesia harus tanggapi dengan serius dan perlu menjadi perhatikan oleh Seluruh elemen masyarakat kritis khususnya Kampus dan lembaga kemahasiswaan yang akan melahirkan wacana tunggal dalam mendorong gerakan perubahan yang mengikat seluruh kelompok dan kepentingan terutama kelas menengah dan bawah.

*Jokowi adalah pengkhianat negara dan sumber petaka kehancuran negara*

*Kedaulatan negara yg tergadai*

Menyikapi Problematika Negara Hari Ini HMI Cabang Makassar Timur sepuluh poin tuntutan:

1. Adili Jokowi

2. Tolak Efisiensi Anggran Pendidikan

3. Perampasan lahan warga

4. Tolak pendidikan berbasis PTMBH

5.Revisi UU minerba, tolak diberikan Konsensi kampus untuk mengelola tambang

6. Kekerasan seksual di kampus

7. Reshuffle Kabinet Prabow-Gibran

8. Ibu kota negara

9. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat.